PPKn SMA Kelas 10 KD 3.4
Latihan 15 soal pilihan ganda PPKn SMA Kelas 10 KD 3.4 dan kunci jawaban.
Preview 10 soal pertama:
Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi
A. layanan
B. pemberdayaan
C. pengaturan
D. administratif
E. perlindungan
Jawaban:
Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…
A. dipilih oleh partai politik
B. dipilih langsung oleh rakyat
C. pengangkatan kepala daerah
D. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
E. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jawaban:
Apapun yang dilakukan pemerintah daerah haruslanh berdasarkan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas …
_
A. tertib penyelenggaraan negara
B. kepentingan umum
C. kepastian hukum
D. keterbukaan
E. proporsionalitas
Jawaban:
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah….
A. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
B. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
C. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
D. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban:
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari…
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. DPRD
E. Presiden
Jawaban:
Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan….
A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
B. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
C. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.
Jawaban:
Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah
A. penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara
B. apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
C. dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
D. pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
E. penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
Jawaban:
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
A. asas keterbukaan dan akuntabilitas
B. asas otonomi dan tugas pembantuan
C. asas kepastian hukum dan demokrasi
D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Jawaban:
Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas
A. presiden,DPR
B. presiden,MPR
C. presiden,DPD
D. kepala daerah,DPR
E. kepala daerah, DPRD
Jawaban:
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas …..
A. Presiden, wakil presiden, dan anggota DPR
B. Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
C. Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
D. Presiden, wakil presiden dan gubernur
E. Para menteri negar, gubernur, dan DPR
Jawaban: