Ulangan Sejarah Bab 2 SMA Kelas 12
Latihan 20 soal pilihan ganda Ulangan Sejarah Bab 2 SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.
Preview 10 soal pertama:
Perdana menteri M. Natsir ingin mengakomodasi seluruh partai politik dalam kabinet. Pada perkembangannya, M. Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena…
A. M. Natsir dan PNI tidak memenui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri
B. PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap kabinet Natsir
C. PNI memiliki ideologi politik yang berbeda dengan M. Natsir
D. Pengaruh presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat.
E. Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi dalam kabinet.
Jawaban:
Terbitnya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah ….
A. fungsi majelis permusyawaratan rakyat sementara waktu diganti oleh BP- KNIP
B. Pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga pelaksanaan pemilu
C. jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri.
D. Pembentukan KNIP untuk membantu Perdana Menteri menjalankan pemerintahan.
E. perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.
Jawaban:
Perhatikan data berikut!
KEBIJAKAN.
1. Kebijakan benteng
2. Kebijakan sistem ekonomi Ali baba
3. Kebijakan gunting Syafrudin.
PENCETUS
1. Dicetuskan Sumitro djojohadikusumo
2. Dicetuskan oleh……(X)….
3. Dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara.
Jawaban yang tepat untuk mengisi tokoh pada kota X adalah…
A. Djuanda
B. M. Hatta
C. Moh Yamin
D. Iskaq Cokroadisuryo
E. Ali Sastroamidjojo.
Jawaban:
salah satu upaya menembus blokade ekonomi Belanda dilakukan melalui pengiriman bantuan beras ke India titik dampak kebijakan tersebut adalah…
A. Indonesia dan India menjadi negara yang menerima banyak bantuan dari PBB
B. Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
C. Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional
D. India turut aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum internasional
E. Banyak negara Asia mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto .
Jawaban:
Maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya sistem multipartai. kebijakan multipartai bertujuan untuk…
A. Menegaskan sistem demokrasi Pancasila yang sesungguhnya
B. Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
C. Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
D. Membendung sistem partai tunggal yang dicetuskan Soekarno.
E. Memperkuat sistem demokrasi liberal yang diterapkan sejak 1950.
Jawaban:
Seluruh usulan Indonesia dalam perundingan Finek pada 7 Januari 1956 ditolak Belanda . Kondisi tersebut menyebabkan …
A. Sumitro djojohadikusumo mencetuskan program gerakan ekonomi Benteng
B. pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia
C. Indonesia belum berhasil keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan
D. PBB mengadakan perundingan ulang untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia Belanda
E. Pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia-Belanda
Jawaban:
Perhatikan tabel berikut!
DATA. X
1. memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional
2. bantuan yang diberikan berupa bimbingan konkrit atau dengan bantuan kredit
3. Memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya
DATA Y
1.:pemerintah membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian Indonesia
2. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar.
3. Kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
Keterangan yang terkait dengan sistem ekonomi gerakan benteng ditunjukkan oleh kombinasi…
A. X1, X2, dan Y1
B. X 1, X3,dan Y2
C. X 1, x 2, dan Y3
D. X 2, x 3 dan Y2
E. X 2, x 3 dan Y3 .
Jawaban:
Pada awal terbentuknya KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya maklumat nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa…
A. Pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi
B. fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia
C. telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
D. presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif
E. fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislatif.
Jawaban:
Bank negara Indonesia ( BNI) didirikan pemerintah Indonesia pada 1 November 1946. BNI memiliki tugas…
A. Merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan perekonomian Indonesia
B. Menjalankan fungsi bank sentral sebelum berdirinya Bank Indonesia
C. Mencari solusi atas blokade ekonomi Belanda yang diberlakukan terhadap bangsa Indonesia
D. Memberikan izin terhadap aktivitas ekspor bagi perusahaan swasta
E. Mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia.
Jawaban:
Rencana penerapan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang (RERA) pada masa kabinet Amir Syarifudin dilatarbelakangi oleh…
A. Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan angkatan perang
B. Banyaknya aksi separatisme yang tidak mampu diatasi oleh angkatan perang
C. Munculnya mosi untuk menyederhanakan angkatan perang
D. adanya konflik internal yang terjadi dalam struktur angkatan perang
E. pemerintah tidak sanggup lagi menyediakan anggaran bagi angkatan perang.
Jawaban: