Latihan Soal Online

Ujian Sekolah PPKn SMA Kelas 12

Latihan 40 soal pilihan ganda Ujian Sekolah PPKn SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotannya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Terjadi pada masa…

A. Revolusi kemerdekaan

B. Orde lama

C. Orde baru

D. Demokrasi liberal

E. Republik Indonesia Serikat


Jawaban:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia merupakan kaidah negara yang fundamental sehingga apabila dirubah berarti mengubah negara. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah …

A. Pembukaan UUD 1945 adalah pelengkap pernyataan proklamasi kemerdekaan

B. Pembukaan UUD 1945 adalah kata pembuka bagi proklamasi kemerdekaan

C. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan terperinci dari proklamasi kemerdekaan

D. Proklamasi kemerdekaan tidak akan sah tanpa adanya Pembukaan UUD 1945

E. Proklamasi kemerdekaan merupakan panduan bagi terciptanya Pembukaan UUD 1945


Jawaban:

Semua negara pasti memiliki berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan / mempertahankan integrasi nasional. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional. Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan dis integrasi nasional di Indonesia adalah ….

A. Toleransi

B. Integrasi

C. Persaingan

D. Konflik SARA

E. Kesenjangan sosial


Jawaban:

Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah….

A. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter

B. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet

C. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana

D. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum

E. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)


Jawaban:

Hukum yang bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antarnegara dan organisai antarnegara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara disebut….

A. Hukum publik internasional

B. Hukum perdata internasional

C. Hukum dagang internasional

D. Hukum laut internasional

E. Hukum internasional


Jawaban:

Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat serta untuk memenuhi rasa keadilan. Perwujudan sikap taat terhadap hukum adalah dengan disiplin. Contoh penerapan sikap disiplin di sekolah adalah …

A. Melaksanakan kegiatan kerja bakti dimasyarakat sekitar

B. Membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan

C. Menjaga lingkungan dengan mengikuti siskamling

D. Berkendara di jalan raya dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas

E. Mengikuti upacara bendera tiap hari senin dengan khidmat


Jawaban:

Berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan di sekolah yaitu ….

A. Tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas

B. Tidak membedakan SARA

C. Ikut serta dalam kegiatan kerjabakti

D. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika

E. Mengadakan bakti sosial


Jawaban:

Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah ….

A. Alat pemersatu bangsa

B. Persatuan dalam keberagaman

C. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu

D. Perbedaan etnis, religi maupun ideology dalam satu wadah negara Indonesia

E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama


Jawaban:

Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal….

A. 4 ayat (1)

B. 4 ayat (2)

C. 5 ayat (1)

D. 5 ayat (2)

E. 6 ayat (1)


Jawaban:

Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Perundang undangan adalah hak…

A. Melaksanakan kewajiban secara tegas

B. Tata cara dalam melakukan kewajiban

C. Pelaksanaan hak yang terorganisir

D. Kesetaraan antara warga Negara

E. Pemberian hak yang adil


Jawaban:

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,kelompok agama, secara yuridis menurut Pasal1 Angka 6 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran HAM berat yang disebut……

A. Genosida

B. Perbudakan

C. Penghilangan orang secara paksa

D. Kejahatan kemanusiaan’

E. Pengusiran penduduk secara paksa


Jawaban:

Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu kasus yang tidak diatur oleh undang-undang yang dijadikan fatwa oleh hakim lainnya dalam memutuskan kasus yang serupa disebut ….

A. Konvensi

B. Doktrin

C. Traktat

D. Adat

E. Yurisprudensi


Jawaban:

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup bangsa. Dalam Pancasila terkandung nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Makna dari nilai praksis adalah …

A. Nilai yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari

B. Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

C. Nilai yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

E. Nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia


Jawaban:

Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan gaya hidup….

A. Individualisme

B. kapitalisme

C. hedonisme

D. liberalisme

E. Westernisasi


Jawaban:

Perhatian lembaga-lembaga negara Berikut! 1) MPR, 2) DPR, 3) MA, 4) MK, 5) DPD. Diantara lembaga-lembaga negara di atas, yang termasuk lembaga legislatif ditunjukkan pada nomor…

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 2), dan 5)

C. 2), 3), dan 4)

D. 3) dan 4)

E. 3), 4), dan 5)


Jawaban:

Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai kedudukan sebagai dasar untuk mewujudkan ….

A. Negara yang aman dan damai

B. Persatuan dan kesatuan Indonesia

C. Tujuan negara Indonesia

D. Tata pemerintahan yang baik

E. Cita-cita bangsa Indonesia


Jawaban:

Kerja sama internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari masyarakat internasional agar ….

A. Terjaminnya persatuan dan persaudaraan antarnegara

B. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing – masing

C. Setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain

D. Konflik politik yang terjadi antarnegara ini bisa di minimalisir

E. Terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing – masing


Jawaban:

Peran Indonesia dalam KTT Asean ke-25 yang dilaksanakan di Nay Pyi Taw (Myanmar) pada tanggal 12 November 2014 memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan ASEAN karena…

A. Berperan besar dalam pembangunan dan perdamaian di ASEAN

B. Sebagai pemrakarsa berdirinya ASEAN

C. Mempererat hubungan negara-negara ASEAN

D. Membahas isu dan ancaman terhadap ASEAN

E. Membahas masa depan ASEAN


Jawaban:

Ancaman terhadap integritas nasional merupakan sesuatu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan ancaman disini adalah ….

A. Hal atau usaha untuk menggugah kemampuan

B. Hal yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

C. Usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis

D. Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan  atau menghalangi secara tidak konsepsional

E. Usaha yang bersifat memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah secara konsepsional


Jawaban:

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalamnya memuat tujuan nasional yang akan diwujudkan oleh setiap pemegang kekuasaan. Tujuan nasional Indonesia yang terkait dengan upaya penegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang bersalah adalah ….

A. Melindungi segenap bangsa indonesia

B. Memajukan kesejahteraan umum

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Menciptakan ketertiban umum

E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia


Jawaban:

Undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang Nomor………

A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000

B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

C. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007

E. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006


Jawaban:

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….

A. MPR sebagai lembaga tertinggi negara

B. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

C. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

D. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi oleh rakyat secara langsung

E. Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan


Jawaban:

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna ….

A. Konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila

B. Sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila

C. Gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup

D. Nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengamalan bagi generasi muda

E. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila


Jawaban:

Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya. Namun ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah…

A. Mempertegas pihak yang berwajib

B. Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu

C. Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban

D. Menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar

E. Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan bebar serta tegas. Dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling berkelompok


Jawaban:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum terbukti setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia tertera pada ketetapan MPR Republik Indonesia No . . .

A. XVI/MPRI/1998 Tentang HAM

B. XVII/MPRI/1998 Tentang HAM

C. XVII/MPRI/1999 Tentang HAM

D. XVIII/MPRI/1998 Tentang HAM

E. XVIII/MPRI/1999 Tentang HAM


Jawaban: