Latihan Soal Online

Ujian Sekolah PPKn SMA Kelas 12

Latihan soal pilihan ganda Ujian Sekolah PPKn SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.


Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia merupakan kaidah negara yang fundamental sehingga apabila dirubah berarti mengubah negara. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah …

A. Pembukaan UUD 1945 adalah pelengkap pernyataan proklamasi kemerdekaan

B. Pembukaan UUD 1945 adalah kata pembuka bagi proklamasi kemerdekaan

C. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan terperinci dari proklamasi kemerdekaan

D. Proklamasi kemerdekaan tidak akan sah tanpa adanya Pembukaan UUD 1945

E. Proklamasi kemerdekaan merupakan panduan bagi terciptanya Pembukaan UUD 1945


Jawaban:

Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah….

A. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter

B. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet

C. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana

D. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum

E. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)


Jawaban:

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalamnya memuat tujuan nasional yang akan diwujudkan oleh setiap pemegang kekuasaan. Tujuan nasional Indonesia yang terkait dengan upaya penegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang bersalah adalah ….

A. Melindungi segenap bangsa indonesia

B. Memajukan kesejahteraan umum

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Menciptakan ketertiban umum

E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia


Jawaban:

Salah satu bentuk pengamalan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah …

A. Tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan martabat orang lain.

B. Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

C. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah

D. Belajar dengan rajin sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara.

E. Memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.


Jawaban:

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….

A. MPR sebagai lembaga tertinggi negara

B. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

C. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

D. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi oleh rakyat secara langsung

E. Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan


Jawaban:

Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya. Namun ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah…

A. Mempertegas pihak yang berwajib

B. Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu

C. Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban

D. Menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar

E. Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan bebar serta tegas. Dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling berkelompok


Jawaban:

Perhatikan pernyataan berikut : 1. Rendahnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara, 2. Tingginya sikap toleransi, 3. Penyalahgunaan kekuasaan, 3. Penyalahgunaan kekuasaan, 4. Mematuhi hukum, 5.  Penyalahgunaan teknologi. Berdasarkan pernyataan diatas, penyebab pelanggaran hak warga negara ditunjukan oleh nomor……

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 2 dan 4

D. 4 dan 5

E. 1 dan 3


Jawaban:

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,kelompok agama, secara yuridis menurut Pasal1 Angka 6 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran HAM berat yang disebut……

A. Genosida

B. Perbudakan

C. Penghilangan orang secara paksa

D. Kejahatan kemanusiaan’

E. Pengusiran penduduk secara paksa


Jawaban:

Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah….

A. Keseimbangan hak dan kewajiban

B. Mewujudkan rasa keadilan

C. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

D. Mementingkan kepentingan umum

E. Pengambilan keputusan berdasarkan keputusan pemimpin


Jawaban:

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup bangsa. Dalam Pancasila terkandung nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Makna dari nilai praksis adalah …

A. Nilai yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari

B. Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

C. Nilai yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

E. Nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia


Jawaban:

Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu kasus yang tidak diatur oleh undang-undang yang dijadikan fatwa oleh hakim lainnya dalam memutuskan kasus yang serupa disebut ….

A. Konvensi

B. Doktrin

C. Traktat

D. Adat

E. Yurisprudensi


Jawaban:

Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan gaya hidup….

A. Individualisme

B. kapitalisme

C. hedonisme

D. liberalisme

E. Westernisasi


Jawaban:

Undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang Nomor………

A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000

B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

C. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007

E. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006


Jawaban:

Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ….

A. Melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa

B. Mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat

C. Bekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa

D. Melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya

E. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat


Jawaban:

Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Perundang undangan adalah hak…

A. Melaksanakan kewajiban secara tegas

B. Tata cara dalam melakukan kewajiban

C. Pelaksanaan hak yang terorganisir

D. Kesetaraan antara warga Negara

E. Pemberian hak yang adil


Jawaban:

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diragukan lagi karena merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai …..

A. Paradigma pembangunan

B. Moral pembangunan

C. Sumber nilai

D. Perjanjian luhur bangsa

E. Dasar negara


Jawaban:

Semua negara pasti memiliki berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan / mempertahankan integrasi nasional. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional. Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan dis integrasi nasional di Indonesia adalah ….

A. Toleransi

B. Integrasi

C. Persaingan

D. Konflik SARA

E. Kesenjangan sosial


Jawaban:

Hambatan penegakan HAM di Indonesia sebenarnya bukan karena kurangnya peraturan hukum tentang HAM. Ancaman hukuman berat dalam peraturan hukum tentang HAM Indonesia tidak dapat dilaksanakan akibat ….

A. Belum adanya lembaga penegak hukum HAM di Indonesia

B. Terbunuhnya aktivis HAM Munir

C. Masih lemahnya sikap mental aparat penegak hukum

D. Tidak adanya pressure dari masyarakat dalam masalah pelanggaran HAM

E. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan


Jawaban:

Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah ….

A. Alat pemersatu bangsa

B. Persatuan dalam keberagaman

C. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu

D. Perbedaan etnis, religi maupun ideology dalam satu wadah negara Indonesia

E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama


Jawaban:

Sebelum di amandemen UUD 1945,kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ……..

A. Presiden

B. MPR

C. DPR

D. MA

E. Mentri Negara


Jawaban:

Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai kedudukan sebagai dasar untuk mewujudkan ….

A. Negara yang aman dan damai

B. Persatuan dan kesatuan Indonesia

C. Tujuan negara Indonesia

D. Tata pemerintahan yang baik

E. Cita-cita bangsa Indonesia


Jawaban:

Hukum yang bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antarnegara dan organisai antarnegara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara disebut….

A. Hukum publik internasional

B. Hukum perdata internasional

C. Hukum dagang internasional

D. Hukum laut internasional

E. Hukum internasional


Jawaban:

Berikut yang bukan merupakan manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah ….

A. Memperkuat jati diri NKRI

B. Memudahkan mencapai tujuan nasional

C. Menciptakan negara yang kuat untuk melawan negara lain

D. Menciptakan suasana yang tenteram,aman,dan damai dalam NKRI

E. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman/gangguan dari luar


Jawaban:

Kerja sama internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari masyarakat internasional agar ….

A. Terjaminnya persatuan dan persaudaraan antarnegara

B. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing – masing

C. Setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain

D. Konflik politik yang terjadi antarnegara ini bisa di minimalisir

E. Terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing – masing


Jawaban:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum terbukti setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia tertera pada ketetapan MPR Republik Indonesia No . . .

A. XVI/MPRI/1998 Tentang HAM

B. XVII/MPRI/1998 Tentang HAM

C. XVII/MPRI/1999 Tentang HAM

D. XVIII/MPRI/1998 Tentang HAM

E. XVIII/MPRI/1999 Tentang HAM


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:



Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.