Latihan Soal Online

UH 1 PPKn SMP Kelas 8

Latihan soal pilihan ganda UH 1 PPKn SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


Peraturan perundang-undangan negara yang dibuat haruslah bertujuan untuk memenuhi….

A. aspirasi rakyat

B. pemerintah pusat

C. pemegang kekuasaan

D. kehendak wakil rakyat


Jawaban:

Peraturan perunang-undangan nasional: ( 1 )UU/ perppu, ( 2 ) UUD 1945, ( 3 ) Peraturan provinsi, ( 4 ) Peraturan presiden, ( 5 ) Ketetapan MPR, ( 6 ) Peraturan daerah kabupaten, ( 7 ) Peraturan pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 adalah….

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B. 2, 5, 1, 7, 4, 3, 6

C. 5, 1, 3, 6, 7, 4, 2

D. 3, 2, 5, 6, 7, 4, 1


Jawaban:

Contoh perbuatan yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah adalah….

A. memamfaatkan segala fasilitas yang dimiliki sekolah

B. memakai segaram sesuai dengan ketentuan sekolah

C. selalu rajin mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku

D. membersihkan halaman sekolah setiap pagi


Jawaban:

MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini diatur dalam….

A. pasal 34

B. pasal 35

C. pasal 36

D. pasal 37


Jawaban:

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah peraturan pemerintah. Setiap peraturan dibuat oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Peraturan pemerintah dirumuskan dan diusulkan oleh….

A. menteri

B. presiden

C. pimpinan DPR

D. wakil presiden


Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal yang memaksa disebut….

A. peraturan pemerintah

B. peraturan perundang-undangan

C. peraturan presiden

D. peraturan pemerintah pengganti undang-undang


Jawaban:

Tingkatan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi disebut….

A. peraturan presiden

B. peraturan pemerintah

C. peraturan pemerintah pengganti UU

D. tata urutan perundang-undangan


Jawaban:

Salah satu peraturan daerah adalah peraturan daerah ( perda ) kabupaten atau kota yang dibuat oleh

A. DPRD bersama gubernur

B. DPRD bersama bupati/walikota

C. presiden DPR

D. DPR


Jawaban:

Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR. Hal tersebut dapat dilakukan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya

A. 1/3 dari jumlah anggota MPR

B. 2/3 dari jumlah anggota MPR

C. 2/3 ditambah 1orang dari jumlah anggota MPR

D. 50% ditambah satu orang dari seluruh anggota MPR


Jawaban:

Peran serta warga negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara….

A. ikut menyampaikan aspirasi lewat lembaga perwakilan

B. ikut demonstrasi dalam menentang kebijakan pemerintah

C. melaksanakan peraturan yang sesuai dengan kepentingannya

D. menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasinya


Jawaban:

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama antara….

A. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstutusi

B. DPRD dan Gubernur

C. Presiden dan MPR

D. Presiden dan DPR


Jawaban:

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut dengan asas….

A. kemanusiaan

B. kebangsaan

C. kekeluargaan

D. keadilan


Jawaban:

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan tertentu. yaitu untuk….

A. melindungi para pejabat negara

B. menciptakan ketertiban dan keamanan

C. membentuk semangat nasional

D. menciptakan ketertiban bagi masyarakat kecil


Jawaban:

Berdasarka jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang paling tinggi adalah….

A. Ketetapan MPR

B. UUD 1945

C. perppu

D. peraturan pemerintah


Jawaban:

Perpu yang dikeluarkan presiden, apabila dalam persidangan DPR berikutnya ditolak, maka perpu tersebut….

A. dicabut

B. diundangkan

C. dibatalkan

D. direvisi


Jawaban:

Keputusan MPR mempunyai kekuatan yang mengikat. Maksud mengikat ke dalam berlaku untuk….

A. anggota majelis

B. anggota MPR dan DPR

C. seluruh warga negara Indonesia

D. seluruh penyelenggara negara


Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebut….

A. peraturan pemerintah

B. peraturan presiden

C. keputusan presiden

D. instruksi presiden


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:



Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.