Latihan Soal Online

Tata Urutan Sistem Perundang-undangan - PPKn SMP Kelas 8

Latihan 14 soal pilihan ganda Tata Urutan Sistem Perundang-undangan - PPKn SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


Perhatikan beberapa kesepakatan berikut!

1) Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

2) Tetap mengacu pada sistem pemisahan kekuasaan

3) Tetap mempertahankan NKRI

4) Tetap mengacu sistem parlementer

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antarfraksi MPR. Kesepakatan tersebut ditunjukkan oleh angka ….

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3

D. 2 dan 4


Jawaban:

Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ….

A. 1-3-2-4-5-6-7

B. 1-2-3-5-4-6-7

C. 1-3-2-5-4-6-7

D. 1-2-3-4-5-6-7


Jawaban:

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR

2) Diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR

3) Alasan terhadap perubahan harus jelas

4) Keputusan terhadap perubahan harus disetujui minimal 1/3 anggota MPR

Syarat untuk mengubah UUD NRI tahun 1945, sesuai pasal 37 ditunjukkan pada nomor ….

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 2), dan 4)

C. 1), 3), dan 4)

D. 2), 3), dan 4)


Jawaban:


berdasarkan gambar diatas yang BUKAN alasan mengapa UUD NRI Tahun 1945 Menempati posisi Piramida tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No 12 Tahun 2011 adalah….

A. Merupakan landasan yuridis konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

B. Merupakan sumber Hukum tertinggi di negara Indonesia

C. merupakan cita-cita negara

D. merupakan dasar hukum peraturan yang lain


Jawaban:

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ….

A. DPR

B. MPR

C. PRESIDEN

D. PANITIA AD HOC


Jawaban:

Peraturan pemerintah penganti UU dikeluarkan pemerintah jika negara dalam keadaan …

A. aman

B. tentram

C. bahaya

D. damai


Jawaban:

Perda provensi dibuat oleh …

A. Bupati dan DPRD

B. Gubernur dan DPRD

C. DPR dan DPRD

D. Gubernur dan bupati


Jawaban:

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang- undangan berupa keputusan tertulis

2) Dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) Berisi aturan pola dan tingkah laku

4) Didasarkan pada hukum tertinggi

5) Dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dari sifat peraturan perundang undangan ditunjukkan oleh angka….

A. 1-2-3

B. 1-3-5

C. 1-4-3

D. 2-3-4


Jawaban:

Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa disebut….

A. Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Peraturan Pemerintah

D. Peraturan Darurat


Jawaban:

Apakah isi muatan peraturan daerah (perda) provinsi?

A. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU

B. Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantu

C. pengesahan perjanjian internasional

D. menjalankan UU sebagaimana mestinya


Jawaban:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak…

A. tiga kali

B. empat kali

C. lima kali

D. enam kali


Jawaban:

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan…

A. Untuk diketahui oleh masyarakat umum

B. untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

C. untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

D. Untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin


Jawaban:

lembaga negara yang terlibat penyusunan dan dan pengesahan UU adalah…

A. DPR & MPR

B. MA & MK

C. PRESIDEN & MPR

D. PRESIDEN & DPR


Jawaban:

Perda kabupaten/kota dibuat oleh …

A. DPRD dan DPR

B. DPRD dan Bupati

C. DPRD dan presiden

D. DPRD dan gubernur


Jawaban: