Latihan 18 soal pilihan ganda Remidial PPKn SMA Kelas 12 dan kunci jawaban.
Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi bidang …..
A. Hankam, politik, sosial
B. Politik, hankam, dan HAM
C. Sosial,politik, dan ekonomi
D. Ekonomi, politik dan budaya
E. Sosial, ekomoni, dan function public
Jawaban:
Berikut yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, kecuali …..
A. Gaji/upah, hak, dan kewajiban pekerja
B. Peran serikat pekerja
C. Perlindungan pekerja
D. Kontrak kerja
E. Pendirian Usaha
Jawaban:
Berikut asas formal pembentukan peraturan perundangan, kecuali …..
A. Keterbukaan
B. Kejelasan tujuan
C. Pengayoman
D. Kejelasan rumusan
E. Dapat dilaksanakan
Jawaban:
Berikut ini merupakan dasar dibuatnya perjanjian kerja, kecuali…..
A. Kesepakatan kedua belah pihak
B. Adanya perjanjian
C. Pekerjaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
D. Tingkat kecerdasan
E. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum
Jawaban:
Mahkamah Agung adalah pengadilan…..
A. Untuk rakyat
B. Untuk mengadili
C. Daerah
D. Untuk perkara koruptur tingkat tinggi
E. Negara yang tertinggi dari semua peradilan
Jawaban:
Sistem hukum memiliki sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah hukum…..
A. Pidana
B. Perdata
C. Nasional
D. Internasional
E. Adat
Jawaban:
Pasar yang menawarkan lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat disebut…..
A. Tenaga kerja
B. Bursa tenaga kerja
C. Kesempatan kerja
D. Ketenagakerjaan
E. Angakatan kerja
Jawaban:
Sebagai organisasi, serikat pekerja bersifat bebas asrtinya…..
A. Dalam mendapatkan anggota tidak membedakan kepentingan politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin
B. Dalam melaksanakan kewajiban tidak di bawah imbas atau tekanan pihak lain
C. Pembentukan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
D. Dalam mencapai tujuan bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara
E. Tidak terikat pada peraturan
Jawaban:
Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah……
A. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945
B. UU No. 3 Tahun 1971
C. UU No. 31 Tahun 1999
D. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945
E. UU No. 18 Tahun 2003
Jawaban:
BNTP2TKI merupakan kepanjangan dari…..
A. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
B. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
C. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
D. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
E. Badan Nasional Pelayanan dan Penenpatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban:
Untuk menanggunglangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja maka perlu adanya …..
A. Jaminan hari tua
B. Jaminan pemeliharaan kesehatan
C. Jaminan kematian
D. Jaminan kecelakan kerja
E. Jaminan sosial
Jawaban:
Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional yaitu ……
A. Memberi rasa takut keapada warga masyarakat
B. Mengadili semua orang yang dianggap salah oleh pemerintah
C. Perlindungan hukum bagi penyelenggara negara
D. Menegakkan hukum dan keadilan
E. Memberikan kewibawaan kepada penegak hukum
Jawaban:
Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan ….
A. Hari tua
B. Kematian
C. kecelakan kerja
D. Pemeliharaan kesehatan
E. Pemeliharaan lingkungan
Jawaban:
Berikut jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja, kecuali …..
A. Jaminan pengusaha
B. Jaminan kecelakan kerja
C. Jaminan kematian
D. Jaminan hari tua
E. Jaminan pemeliharaan kesehatan
Jawaban:
Peratuan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum ….
A. Privat
B. Tata negara
C. Publik
D. Militer
E. Kekayaan
Jawaban:
Lembaga yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah lembaga …..
A. Predisen
B. Menteri
C. Gubernur
D. Kepolisian
E. Peradilan
Jawaban:
Outsourcing merupakan pemborongan pekerjaan yang berdasarkan pada…..
A. Pasal 1330 KUH Perdata
B. Pasal 1338 KUH Perdata
C. Pasal 1437 KUH Perdata
D. Pasal 1601 b KUH Perdata
E. Pasal 1700 KUH Perdata
Jawaban:
Berdasarkan makna isi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan, kecuali ….
Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.