PKn Bab 3 SMP Kelas 8
Latihan soal pilihan ganda PKn Bab 3 SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.
Sebutkan dua bentuk hukum!
A. Hukum tertulis dan tidak tertulis
B. Hukum yang dibukukan
C. Hukum yang berupa surat keputusan
D. Hukum yang dirahasiakan
Jawaban:
Undang-undang negara kesatuan republik Indonesia disusun oleh…
A. BPUPKI
B. DPR
C. MPR
D. PERPU dan presiden
Jawaban:
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang di atas dengan undang-undang ” kalimat di atas merupakan isi dari…
A. UUD 1945 pasal 22 A
B. UUD 1945 pasal 37
C. UU nomor 12 tahun 2011
D. UU pasal 21 ayat (1)
Jawaban:
Ketentuan tentang cara pembukuan undang-undang diatur dengan undang-undang ditegaskan dalam pasal..
A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Jawaban:
Apa saja asas pembentukan peraturan perundang-undangan?
A. Kekeluargaan, pengayoman, kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
B. Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, hukum keseimbangan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian.
D. Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Jawaban:
Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 pola aturan tertulis yang memuat norma hukum secara umum dapat dibuat oleh…
A. Presiden
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Anggota MPR
D. Lembaga negara atau pejabat yang berwenang
Jawaban:
Sebutkan hal apa saja yang harus dicerminkan dalam pembukaan perundang-undangan?
A. Kekeluargaan, pengayoman, kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
B. Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.
C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, hukum keseimbangan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian.
D. Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Jawaban:
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal….
A. 1 ayat (3)
B. 2 ayat (1)
C. 2 ayat (2)
D. 1 ayat (1)
Jawaban:
Peraturan pemerintah letaknya di antara..
A. Peraturan presiden
B. PERPU dan peraturan presiden
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
D. Peraturan negara
Jawaban:
Sebutkan pasal 1 ayat (3)
A. “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
B. “segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas pemerintahan yang berlaku”
C. “negara Indonesia adalah negara hukum”
D. ” Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”
Jawaban:
Yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah..
A. produk hukum harus mengikat secara umum
B. Produk hukum harus dapat mengayomi keseluruhan kepentingan masyarakat secara luas
C. produk hukum harus bersifat tertulis
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
Jawaban:
Apa yang dimaksud dengan undang-undangan?
A. Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh MPR dengan persetujuan bersama DPR.
B. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh DPR untuk menjalankan Undang-undang dengan kepentingan masing masing.
C. Peraturan pemerintah yang asal di buat untuk memenuhi hak nya
D. Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden
Jawaban:
Apa yang dimaksud dengan DPR
A. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undangan.
B. anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemlihan presiden.
C. salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
D. Dewan Perwakilan Rasa Republik Indonesia (DPR-RI)
Jawaban:
Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah…
A. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama.
B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
C. pertahanan dan keamanan.
D. politik luar negeri.
Jawaban:
Apa arti bhinneka tunggal Ika?
A. Walaupun berbeda, harus tetap sama
B. Walaupun berbeda budaya, ras, agama harus menghakimi satu sama lain
C. Walaupun berbeda agama harus saling berpecah belah
D. Walaupun berbeda ras, budaya, agama, tapi tetap satu
Jawaban:
Berapa kali undang-undang negara republik Indonesia telah diamandemen?
A. 7 kali
B. 2 kali
C. 4 kali
D. 3 kali
Jawaban:
Mengapa diperlukan hukum dalam kehidupan bernegara?
A. Karena tanpa hukum negara akan kacau
B. Kalau tanpa adanya hukum negara akan baik-baik saja
C. Tanpa adanya hukum negara bisa berjalan sendirinya
D. Karena adanya hukum membuat negara kacau
Jawaban:
Apa yang dimaksud peraturan pemerintah pengganti Undang-undang?
A. Pengawasan Undang-Undang melalui mekanisme judicial review, sedangkan Perpu pengawasannya melalui mekanisme political review.
B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
C. ditetapkan oleh DPR untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
D. Undang-Undang yang dibentuk dalam keadaan yang normal (tidak sedang terjadi apa-apa).
Jawaban:
Urutan peraturan undang-undang diatur dalam…
A. UU no 11 1tahun 2011
B. UU no 10 tahun 2011
C. Pasal 7 UU no 12 tahun 2011
D. UU no 13 tahun 2003
Jawaban:
Sesuai amanat pasal 3 ayat (1) maka MPR berhak untuk
A. Menetapkan dan menghapus UUD
B. Mengubah dan menghapus UUD
C. Mengubah dan menetapkan UUD
D. Membuat dan mengubah UUD
Jawaban:
Materi Latihan Soal Lainnya:
- Penilaian Akhir Tahun Bahasa Mandarin SMP Kelas 7
- PAT PAI Semester 2 Genap SD Kelas 2
- Al-Quran Hadits MI Kelas 5 Semester 1
- PPKn Tema 8 Subtema 3 SD Kelas 2
- PH Bahasa Indonesia Bab 2 SMP Kelas 7
- Penjas PJOK Bab 1, 2, 3 SMP Kelas 8
- Ulangan Harian PAI SMA Kelas 12
- Ulul Azmi - PAI SD Kelas 5
- PPKn Bab 1 SMP Kelas 8
- PTS 1 Ganjil Matematika SMP Kelas 8
Tentang LatihanSoalOnline.com
Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.
